Berita Terkini

Kegiatan KPU Goes to School digelar sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi pemilih di kalangan pemilih pemula. Mengusung tema “Suara Gen Z Menentukan Arah Kota Sorong yang Lebih Baik”, sasaran pertama program tahun ini adalah SMAN 3 Kota Sorong. (14/11) Dalam kegiatan tersebut, KPU menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Kadiv Sosdiklih, Parmas & SDM KPU Provinsi Papua Barat Daya, Fatmawati, dan Kadiv Sosdiklih, Parmas & SDM KPU Kota Sorong, Balthasar B. Kambuaya. Keduanya memberikan materi seputar pentingnya partisipasi pemilih pemula serta peran strategis generasi Z dalam menentukan arah pembangunan daerah melalui partisipasi demokratis. Fatmawati dalam pemaparannya menekankan bahwa generasi Z merupakan kelompok pemilih yang memiliki pengaruh signifikan. “Gen Z bukan hanya penyumbang suara terbesar, tetapi juga agen perubahan. Gunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab,” Sementara itu, Balthasar B. Kambuaya mengajak para siswa untuk lebih memahami proses kepemiluan dan tidak mudah terpengaruh informasi bohong. Kepala sekolah SMAN 3 Kota Sorong menyambut baik kegiatan ini dan berharap program KPU Goes to School dapat terus berlanjut ke sekolah-sekolah lainnya. Menurutnya, edukasi seperti ini sangat penting agar pelajar memahami hak politik mereka sejak dini. Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, KPU berharap generasi muda di Kota Sorong semakin siap menjadi pemilih cerdas dan aktif, sehingga mampu berkontribusi dalam mewujudkan arah pembangunan Kota Sorong yang lebih baik melalui partisipasi demokrasi yang berkualitas.

KPU Provinsi Papua Barat Daya kembali melanjutkan program rutin “Sharing Knowledge” yang telah memasuki Season 3 Episode 1 dengan tema "Pengawasan Pemilu & Penanganan Sengketa Pemilu" (12/11) Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ibu Fatmawati, selaku Kadiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM (Sosdiklih Parmas dan SDM). Dalam sambutannya, Fatmawati menyampaikan bahwa kegiatan Sharing Knowledge merupakan wadah untuk memperluas wawasan, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kapasitas pegawai dalam memahami berbagai aspek kepemiluan. Pada episode perdana musim ketiga ini, hadir sebagai narasumber Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yaitu Kadiv Pencegahan, partisipasi masyarakat dan Hubungan Masyarakat Regina Gembenop yang membawakan materi STRATEGI PENGAWASAN DAN SENGKETA PROSES PEMILU Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan, Tujuannya adalah menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis , serta memastikan pemilu terselenggara secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur, Adil). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu adalah proses penanganan perselisihan mengenai proses pemilu antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu atau antar peserta pemilu dengan Alur: Penerimaan, Verifikasi, dan Registrasi Permohonan, Mediasi, Adjudikasi, dan Putusan. Sesi berlangsung interaktif dengan berbagai diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber dan diikuti oleh seluruh jajaran Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Daya serta staf dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai penutup, kegiatan dilanjutkan dengan post test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.  

KPU Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional yang berlangsung dengan khidmat di halaman kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya, Senin (10/11/2025). Bertindak sebagai pembina upacara, Pak Andrias Daniel Kambu menyampaikan amanat yang menekankan pentingnya meneladani semangat dan pengorbanan para pahlawan dalam menjaga keutuhan bangsa serta menegakkan nilai-nilai demokrasi, beliau mengajak seluruh jajaran KPU untuk terus menumbuhkan semangat pengabdian, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu. Upacara tersebut dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya dan seluruh pegawai Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Daya. Seluruh peserta mengikuti jalannya upacara dengan penuh khidmat dan semangat nasionalisme. Peringatan Hari Pahlawan tahun ini menjadi momentum bagi keluarga besar KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk memperkuat komitmen melayani bangsa dan negara melalui penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan transparan. Selamat Hari Pahlawan Nasional !!

Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya bersama ASN KPU Kabupaten Maybrat mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (31/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan karir serta peningkatan profesionalitas ASN di lingkungan KPU. Sebanyak dua ASN dari KPU Provinsi Papua Barat Daya dan tiga ASN dari KPU Kabupaten Maybrat menjadi peserta dalam uji kompetensi tersebut. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal KPU RI. Uji kompetensi ini bertujuan memastikan bahwa setiap ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum memiliki kemampuan teknis, manajerial, dan sosial kultural yang sesuai standar jabatan. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana peningkatan kapasitas ASN KPU dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang semakin profesional, akuntabel, dan berintegritas di masa mendatang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 dengan khidmat di halaman kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya. Upacara ini dipimpin langsung oleh Ibu Fatmawati, selaku Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih, Parmas dan SDM) KPU Provinsi Papua Barat Daya, yang bertindak sebagai pembina upacara. (28/10) Upacara yang dimulai pukul 08.00 WIT tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Daya, serta dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan, anggota KPU Kabupaten Tambrauw, dan perwakilan Sekretariat KPU Kabupaten Tambrauw. Dalam amanatnya, Ibu Fatmawati menyampaikan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus terus dijaga dan diwujudkan dalam bentuk kerja nyata, terutama dalam tugas penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi kita semua, khususnya insan KPU, untuk terus memperkuat semangat kebangsaan dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat dengan sepenuh hati karena hampir seluruh pegawai KPU Provinsi Papua Barat Daya didominasi dengan orang-orang muda, agar dapat menciptakan sejarah baru untuk generasi muda yang akan datang.

KPU Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan kegiatan dalam rangka Rapat Koordinasi dan Sinergi SDM KPU dalam rangka Penguatan Kelembagaan secara Hybrid di lingkunga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya (23/10). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Anggota KPU, Kabag Rendatin, Parmas dan SDM, Kasubbag Parmas & SDM KPU di tingkat provinsi dan seluruh Anggota KPU, Sekretaris dan Kasubbag Parmas & SDM KPU Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya. Pembukaan secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat dan Narasumber oleh Fatmawati, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Materi tersebut secara garis besar membahas tentang: 1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penguatan Kelembagaan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, khususnya di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat Daya (PBD). 2. Latar Belakang dan Tantangan Kerja di KPU, menekankan bahwa keberhasilan Pemilu sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang profesional, berintegritas, dan netral, serta tantangan seperti beban kerja dan ekspektasi publik yang tinggi. 3. Visi Pengembangan SDM KPU untuk mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, akuntabel, dan adaptif, serta menjadi fondasi utama kelembagaan. 4. Tata Kelola Kelembagaan dan Prinsip KPU, termasuk prinsip-prinsip pemilu secara global dan 11 asas penyelenggaraan Pemilu yang harus dipedomani oleh anggota KPU. 5. Pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku, serta pengawasan internal terhadap penyelenggara Pemilu. 6. Siklus Pemilu yang mencakup Dasar Hukum, Rencana dan Implementasi, Registrasi Pemilih, Pelatihan dan Pendidikan, Pelaksanaan Pemilu, Verifikasi Hasil, dan Pasca Pemilu. 7. Permasalahan dan Tantangan KPU sebagai Lembaga, termasuk masalah hubungan kerja antar anggota KPU dan antara anggota dengan Sekretariat. 8. Strategi Penguatan SDM KPU melalui Asesmen Kompetensi, Pengembangan Berkelanjutan, dan Manajemen Talenta (termasuk Career Pathing dan Succession Planning) yang sejalan dengan prinsip Sistem Merit. 9. Kebijakan Cuti dan Pemberitahuan Perkuliahan bagi Anggota KPU, termasuk jenis-jenis cuti dan alur penyampaiannya. 10. Rekap Absensi Komisioner di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya (PBD).