Berita Terkini

Dalam upaya membangun pemilih yang cerdas, mandiri, dan berintegritas, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, Fatmawati Annas, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik se-Distrik Ayamaru Raya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya ini berlangsung di Kambuaya, Kabupaten Maybrat, pada hari Selasa, 21 April 2026. Dalam pemaparannya yang bertajuk "Hak dan Kewajiban Pemilih dalam Pesta Demokrasi," Fatmawati menegaskan bahwa Pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat tertinggi dan sarana integrasi bangsa. Beliau menekankan pentingnya peran aktif masyarakat sebagai salah satu dari tiga unsur utama Pemilu, melengkapi elemen Penyelenggara (KPU, Bawaslu, DKPP) dan Peserta Pemilu (Partai Politik dan Perseorangan). Fatmawati menjabarkan secara rinci 6 (enam) hak fundamental yang dilindungi oleh negara bagi setiap pemilih. "Setiap warga negara memiliki hak atas informasi yang akurat, hak terdaftar dalam DPT, hak memilih secara bebas dan rahasia (LUBER JURDIL), hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan, hak partisipasi pengawasan, serta hak atas keamanan dari segala bentuk ancaman maupun intimidasi," jelasnya di hadapan para peserta. Namun, Fatmawati mengingatkan bahwa hak-hak tersebut berjalan beriringan dengan kewajiban untuk menjaga ketertiban. KPU secara tegas menginstruksikan masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang (money politics) karena dapat merusak kualitas demokrasi. Pemilih juga diwajibkan untuk memberikan informasi yang jujur saat pemutakhiran data, membawa dokumen resmi (C-Pemberitahuan dan KTP-el) ke TPS, serta mematuhi seluruh aturan teknis pencoblosan. Sebagai penutup, KPU Provinsi Papua Barat Daya sangat mengapresiasi partisipasi warga Maybrat. Fatmawati kembali menekankan pentingnya menjaga kemurnian suara demi mewujudkan Pemilu yang jujur di Kabupaten Maybrat. "Satu suara murni, untuk Maybrat yang lebih baik!" tegasnya. Ia pun mengingatkan warga agar menggunakan hak pilih dengan bijak demi masa depan Maybrat yang lebih cerah, karena suara rakyat adalah harapan bagi semua.

KPU Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan Entry Meeting dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 8 April 2026, bertempat di Kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pemeriksaan BPK RI sesuai Surat Tugas Nomor 8/T/ST/ANGGOTA-I/PPN.011/1/2026 tertanggal 5 Januari 2026. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama periode tanggal 8 s.d. 18 April 2026. Entry Meeting dihadiri oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBN/Hibah, serta Bendahara APBN/Hibah. Untuk pelaksanaannya, kegiatan dilakukan secara luring dan daring. Secara luring, diikuti oleh Sekretariat KPU Kota Sorong, KPU Kabupaten Sorong, dan KPU Kabupaten Raja Ampat. Sementara itu, Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan, Maybrat, dan Tambrauw mengikuti kegiatan secara daring melalui platform virtual. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal terkait proses pemeriksaan laporan keuangan serta memastikan kesiapan seluruh satuan kerja dalam menghadapi audit BPK RI.

Sejumlah 36 (tiga puluh enam) peserta CPNS Sekretariat KPU se-Provinsi Papua Barat Daya mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS On Campus II Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh BPSDM Papua Barat (30 Mar-01 Apr). Kegiatan ini merupakan lanjutan dari tahapan sebelumnya, di mana para peserta telah mengikuti Latsar On Campus I selama 18 (delapan belas) hari dengan fokus pada pembelajaran klasikal serta penyusunan rancangan aktualisasi. Selanjutnya, peserta menjalani masa habituasi selama 30 hari di unit kerja masing-masing sebagai bentuk implementasi dari rancangan aktualisasi yang telah disusun. Memasuki tahap On Campus II yang dilaksanakan pada Senin hingga Rabu, 30 Maret sampai dengan 1 April 2026, para peserta akan mengikuti ujian laporan aktualisasi. Ujian ini menjadi tahapan penting untuk mengukur keberhasilan peserta dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN serta kompetensi yang telah diperoleh selama proses pelatihan dan habituasi. Selain ujian, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penutupan resmi Latsar CPNS On Campus II Tahun 2026. Pada kesempatan tersebut, diumumkan pula sejumlah peserta dari KPU Provinsi Papua Barat Daya yang berhasil meraih predikat peserta terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kinerja, kedisiplinan, serta capaian selama mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Penutupan ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian pelatihan dasar CPNS, sekaligus menjadi momentum refleksi dan penguatan komitmen bagi para peserta untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara.

KPU Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan Kajian Ramadan dan Buka Puasa Bersama serta Pembagian Takjil yang melibatkan jajaran KPU se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Sorong pada Jumat (13/3) sebagai bagian dari upaya mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual di lingkungan penyelenggara pemilu. Mengusung tema “Spirit Ramadan: Meneladani Nilai Kejujuran untuk Demokrasi yang Bersih di Papua Barat Daya”, kegiatan ini diisi dengan kajian keagamaan yang menekankan pentingnya nilai kejujuran, integritas, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Acara diawali dengan kajian Ramadan yang disampaikan oleh penceramah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sorong. H. Abdul Manan Fakaubun, S.Pd.I dilanjutkan dengan doa bersama menjelang waktu berbuka puasa. Seluruh peserta tampak khidmat mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung dalam suasana kebersamaan dan penuh kekeluargaan. Selain kajian dan buka puasa bersama, kegiatan ini juga diisi dengan pembagian takjil sebagai bentuk kepedulian sosial serta semangat berbagi di bulan suci Ramadan. Momentum ini menjadi sarana memperkuat silaturahmi antarpegawai dan jajaran KPU di wilayah Papua Barat Daya. Kegiatan kajian Ramadan dan buka puasa bersama ini juga menjadi bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai BerAKHLAK dalam lingkungan aparatur sipil negara, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.  

20 (Dua Puluh) CPNS Provinsi Papua Barat Daya mengikuti kegiatan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2026 yang di selenggarakan oleh PKSDM KPU RI tanggal 10-12 Maret 2026. Kegiatan PKTBT dilaksanakan melalui dua metode pembelajaran. Pertama, tatap muka secara daring melalui video conference Zoom, di mana materi disampaikan langsung oleh Kepala Biro, Kepala Pusat, maupun Inspektur Wilayah, dengan dukungan moderator dari pejabat struktural terkait. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, seluruh peserta CPNS juga diarahkan untuk bergabung dalam grup Telegram khusus sebagai media koordinasi dan penyampaian informasi selama pelaksanaan kegiatan. Selain itu, KPU Kabupaten/Kota diminta memastikan kesiapan sarana dan prasarana, jaringan internet, serta kehadiran peserta CPNS di aula atau ruang rapat satuan kerja masing-masing selama kegiatan berlangsung. Melalui kegiatan ini, diharapkan para CPNS di lingkungan KPU se-Provinsi Papua Barat Daya dapat meningkatkan pemahaman serta kompetensi teknis terkait tugas dan fungsi kelembagaan, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu secara profesional dan berintegritas.

KPU RI menyelenggarakan Forum Diskusi Terpumpun (FDT) bersama para pemangku kepentingan sebagai bagian dari persiapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Tahun 2029 secara daring (9/3). Forum diskusi ini bertujuan untuk menghimpun masukan, kajian, serta rekomendasi strategis dari berbagai pihak terkait kebijakan pengaturan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi pada Pemilu mendatang. Turut hadir dalam forum ini Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya Andarias Daniel kambu dan Kadiv Teknis Penyelenggagara Gandhi Siradjuddin serta staff Teknis Penyelengga Provinsi Papua Barat Daya. Melalui forum ini, KPU berharap dapat memperoleh berbagai perspektif dan rekomendasi yang konstruktif guna memperkuat kebijakan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang lebih proporsional, adil, dan sesuai dengan perkembangan dinamika kependudukan serta wilayah administrasi menjelang pelaksanaan Pemilu 2029. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk memastikan proses perencanaan pemilu dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berbasis kajian, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.