Berita Terkini

KPU Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tingkat Provinsi Tahun 2025.(11/12) Dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Daya, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Perwakilan dari Kapolda Papua Barat Daya, KODIM 1802 Sorong, KOREM 181/PVT, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, Kalapas Kelas II B Sorong, Ketua & Anggota, Seretariat KPU Kabupaten/Kota sub bagian Rendatin serta Operator SIDALIH KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di putuskan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 38 Tahun 2025 tentang PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER DUA TAHUN 2025 dengan hasil jumlah total pemilih yang tercatat di Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 447.664 Pemilih. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Pemilih Laki-laki: 230.014 pemilih Pemilih Perempuan: 217.650 pemilih Tersebar di 6 Kabupaten/Kota; 132 Kecamatan; 1.013 Desa/Kelurahan Pemutakhiran data ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KPU dalam memastikan akurasi dan validitas data pemilih menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya resmi merilis hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, jumlah total pemilih yang tercatat di Provinsi Papua Barat Daya mencapai 447.664 pemilih. Dari jumlah tersebut, pemilih laki-laki tercatat sebanyak 230.014 orang, sementara pemilih perempuan berjumlah 217.650 orang. Data pemilih ini tersebar di 6 kabupaten/kota, meliputi 132 kecamatan serta 1.013 desa/kelurahan di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan bagian dari komitmen KPU untuk menjaga keakuratan, validitas, dan keterkinian data pemilih. Langkah ini dilakukan secara berkala guna memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). KPU Provinsi Papua Barat Daya menegaskan bahwa hasil PDPB ini akan menjadi dasar penting dalam perencanaan tahapan pemilu selanjutnya, sekaligus sebagai upaya mewujudkan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di institusi pendidikan. Kunjungan resmi dilaksanakan ke Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) untuk memenuhi undangan dalam rangka kegiatan Asesstment Lapangan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk Program Studi Sosiologi. Kunjungan ini diwakili langsung oleh Kadiv. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Papua Barat Daya, Fatmawati. Dalam suasana yang hangat namun fokus, KPU Provinsi Papua Barat Daya diterima oleh salah satu Asesor BAN-PT, Bapak Dr. Awaluddin Hamzah, S.P., M.Si. Pertemuan tersebut menjadi ajang penting untuk menggali sinergi antara dunia akademik dan praktik kepemiluan. Bapak Awaluddin Hamzah secara spesifik menanyakan beberapa poin krusial: * Seberapa banyak lulusan UNAMIN yang saat ini berkarya di lingkungan KPU se-Provinsi Papua Barat Daya? * Kontribusi nyata apa saja yang telah diberikan oleh para alumni UNAMIN dalam mendukung kerja-kerja KPU? * Harapan dan masukan strategis apa yang bisa disampaikan KPU kepada UNAMIN agar dapat menghasilkan lulusan yang semakin relevan dan berdaya saing di masa depan? Menjawab hal tersebut, Ibu Fatmawati menyampaikan apresiasi sekaligus harapan KPU, yang menjadi sorotan dalam peningkatan kualitas SDM: * Relevansi Lulusan Teruji: Ibu Fatmawati menegaskan bahwa secara umum, lulusan UNAMIN telah berhasil menjawab kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di lingkungan KPU se-Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini membuktikan bahwa kurikulum yang diajarkan UNAMIN sangat relevan dengan tuntutan kerja lembaga penyelenggara pemilu. * ⁠Pentingnya Public Speaking: Sebagai lembaga pelayanan publik, KPU menuntut setiap SDM untuk mampu berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, KPU Papua Barat Daya berharap UNAMIN dapat membekali mahasiswanya dengan ilmu public speaking yang mumpuni. Keterampilan komunikasi yang baik dianggap sebagai kebutuhan vital di dunia kerja, khususnya bagi KPU yang harus aktif bersosialisasi, mengedukasi, dan berinteraksi dengan masyarakat luas. * ⁠Perlu adanya mata kuliah terkait kepemiluan: Dalam hal ini KPU berkepentingan agar Pemilu memiliki legitimasi tinggi dan partisipasi optimal. Mahasiswa yang lulus mata kuliah ini menjadi agen sosialisasi yang efektif. Mereka memiliki literasi Pemilu yang baik dan mampu mengedukasi masyarakat di lingkungannya, membantu KPU dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses dan pentingnya Pemilu. Dengan adanya dialog ini, KPU tidak hanya berpartisipasi dalam proses akademik, tetapi juga memperkuat jembatan antara kebutuhan dunia kerja dan kurikulum pendidikan. Kunjungan ini menegaskan bahwa kolaborasi antara lembaga penyelenggara pemilu dan perguruan tinggi adalah kunci untuk mencetak SDM yang unggul dan berintegritas. Diharapkan, sinergi yang terjalin semakin solid, menciptakan lingkaran positif di mana alumni UNAMIN dapat terus memberikan kontribusi maksimal bagi suksesnya demokrasi di Papua Barat Daya.

Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menggelar kegiatan untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di ranah politik Kadiv. Sosdiklih Parmas dan SDM, Fatmawati hadir sebagai Narasumber memberikan materi yang menyoroti terkait tantangan signifikan dalam memenuhi kuota minimum 30% yang diamanatkan konstitusi. Dalam pemaparannya, Famawati membahas Realitas Keterwakilan di Lembaga Legislatif dimana data pasca-Pemilu Tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Papua Barat Daya masih jauh di bawah batas kuota, serta hambatan mencapai kuota 30% diantaranya kapasitas, pendanaan, budaya, lokal, serta struktur partai. Fatmawati menegaskan berdasarkan data Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, beliau menggarisbawahi tiga pilar strategi untuk merebut keterwakilan 30% yakni Penguatan Kapasitas dan Jaringan, Solidaritas KPPI serta Kampanye Berbasis Isu dan Konstituen. Adapun tanggapan yang diberikan oleh perwakilan dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan materi yang sangat relevan dan mencerahkan dan setuju berpendapat bahwa tantangan mencapai kuota 30% perempuan di legislatif masih berat, terutama soal dana dan budaya, juga mendukung penuh peran KPU dalam menjaga netralitas dan mengawasi dana kampanye. Dalam hal ini juga KPPI menyatakan siap menjalin kerja sama yang lebih erat dengan KPU dan seluruh pemangku kepentingan untuk menanggulangi tantangan yang ada demi tercapainya demokrasi yang inklusif dan setara. Komisi Pemilihan Umum menegaskan perannya dalam menjamin integritas Pemilu dengan netralitas dan mengawasi kepatuhan pelaporan dana kampanye. Pesan penutup dari KPU adalah agar para perempuan politisi tidak puas hanya menjadi pelengkap daftar, melainkan berani, cerdas, dan siap mengambil keputusan, karena "Kuota 30% adalah pintu, namun kursi legislatif harus diisi.

Pelaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tahun 2025 dilingkungan KPU Provinsi Papua Barat digelar secara langsung di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sorong pada Selasa, 2 Desember 2025. Peserta Ujian ini diikuti oleh Mercylina Adriaansz dari KPU Provinsi Papua Barat Daya dan Sefnat Semunya dari KPU Kabupaten Sorong Selatan. Didampingi pihak KPU Provinsi Papua Barat Daya yakni Kabag Rendatin, Parmas & SDM, Sally S.M Sedubun dan Kasubbag Parmas & SDM, Sity Alif Finiaty Pelaksanaan ujian dimulai dengan sesi registrasi peserta, dilanjutkan pengarahan teknis dari panitia UPT BKN Sorong. Para peserta kemudian memasuki ruang Computer Assisted Test (CAT) untuk mengikuti tahapan ujian sesuai jenjang yang dipersyaratkan. Pihak UPT BKN Sorong memastikan seluruh proses berlangsung sesuai prosedur dan standar operasional. Fasilitas CAT disiapkan untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas hasil ujian, termasuk pengawasan ketat demi menjaga transparansi pelaksanaan. Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP ini menjadi salah satu agenda penting dalam siklus kepegawaian KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk memastikan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil secara berkelanjutan.  

Menyoroti pentingnya adaptasi digital bagi penyelenggaraan Pemilu 2029, Anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya, Fatmawati selaku Kadiv Sosdiklih, Parmas dan SDM hadir sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya di Rylich Panorama Hotel dengan materi "Mengenai Tantangan dan Peluang Penyelenggara Pemilu di Era Digital". (29/11) Dalam pemaparannya Digitalisasi Pemilu didorong oleh empat faktor krusial, termasuk tuntutan publik untuk proses yang lebih cepat dan murah (mandat efisiensi), kebutuhan akan transparansi real-time, perkembangan teknologi seperti AI dan Big Data, serta evaluasi untuk menyempurnakan sistem seperti SIREKAP dan SILOG pasca-Pemilu Tahun 2024. Fatmawati menyebutkan bahwa digitalisasi menawarkan tiga pilar utama peluang bagi penyelenggara: Aksesibilitas & Partisipasi; Efisiensi & Akuntabilitas; Inovasi Proses Inti: Transformasi mendasar seperti wacana penerapan E-Voting atau I-Voting pada Pemilu Tahun 2029 untuk memangkas biaya dan waktu walaupun akan terdapat tantangan penentu keberhasilan. Pada akhirnya, "Demokrasi yang kuat membutuhkan partisipasi yang cerdas, dan penyelenggara yang adaptif terhadap perubahan zaman"