Berita Terkini

Podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya Episode 9 hari ini Jumat, 20 Februari 2026 pukul 18:00 WIT, di link https://youtu.be/IvLQzg4Nsqw Dalam episode podcast kali ini, KPU Provinsi Papua Barat Daya menghadirkan perbincangan inspiratif bersama tokoh akademisi luar biasa, Ibu Johanna K. N. Kamesrar (Ketua STIE Bukit Zaitun Sorong). Dengan tema "Suara Perempuan Penentu Arah Demokrasi", kita akan mengupas tuntas mengapa peran perempuan bukan hanya sekadar pelengkap dalam pemilu, melainkan pilar utama dalam menentukan masa depan demokrasi di tanah Papua, khususnya di Provinsi ke-38 ini. Apa saja yang dibahas dalam podcast ini? ✅Sosok Perempuan Inspiratif. ✅ Tantangan dan peluang perempuan Papua dalam mengawal proses demokrasi yang jujur dan adil. ✅ Pesan khusus bagi pemilih perempuan untuk menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan tanpa tekanan. Mari kita wujudkan Pemilu yang inklusif, di mana setiap suara, terutama suara perempuan, didengar dan menjadi penentu arah bangsa. Jangan lupa untuk: ???? Like jika video ini bermanfaat. ???? Comment pendapat Anda mengenai peran perempuan di demokrasi kita. ???? Share ke teman-teman agar semakin banyak yang teredukasi. ???? Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update terbaru dari KPU Provinsi Papua Barat Daya.  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Provinsi Papua Barat Daya mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan berbasis Coretax yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KPU dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut diikuti secara langsung oleh jajaran sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Daya, serta diikuti secara daring oleh KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kegiatan ini, narasumber dari KPP Pratama Sorong memberikan pemaparan teknis mengenai tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax. Selain penyampaian materi, peserta juga mendapatkan pendampingan langsung dalam proses pelaporan SPT Tahunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap data yang diinput telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga meminimalisir kesalahan dalam pelaporan. Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan adanya sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Para peserta juga berkesempatan melakukan praktik langsung pengisian SPT Tahunan menggunakan sistem Coretax. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di lingkungan KPU.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya kembali menghadirkan program Podcast KPU Papua Barat Daya Episode 07 yang tayang pada Senin, 9 Februari 2026 pukul 10.00 WIT. Melalui program ini, KPU Papua Barat Daya mengangkat perspektif generasi muda, khususnya para pelajar di Kota Sorong, dalam menyikapi pesta demokrasi yang akan datang. Episode kali ini menghadirkan dua narasumber dari kalangan pelajar, yakni Christiani S. Putri Poluan selaku Ketua OSIS SMA YPPK Agustinus Kota Sorong dan Renault Landry Batuwael selaku Ketua OSIS SMA Negeri 3 Kota Sorong. Dalam perbincangan bersama host, kedua narasumber membahas berbagai hal mulai dari keresahan, harapan, hingga antusiasme pemilih pemula di Papua Barat Daya terhadap proses demokrasi. Diskusi ini menjadi ruang penting untuk mendengar langsung suara generasi muda sebagai bagian dari pemilih yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa. KPU Papua Barat Daya menilai bahwa keterlibatan pemilih pemula perlu terus didorong melalui edukasi dan media yang dekat dengan generasi muda, salah satunya melalui podcast yang informatif dan komunikatif. Melalui Podcast KPU Papua Barat Daya, masyarakat diajak untuk lebih memahami isu-isu kepemiluan sekaligus meningkatkan partisipasi dalam setiap tahapan demokrasi. Program ini juga menjadi wujud komitmen KPU dalam menyampaikan informasi kepemiluan secara terbuka, inklusif, dan mudah diakses. “Ayo dengarkan dan jadi bagian dari perubahan, karena suara Anda menentukan masa depan bangsa,” menjadi pesan utama yang disampaikan dalam episode kali ini. Podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya hadir sebagai media informasi yang terdepan dalam menyuarakan isu-isu kepemiluan, sekaligus menjembatani komunikasi antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat, khususnya generasi muda.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya menggelar agenda verifikasi dan klarifikasi terhadap calon Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat untuk sisa masa jabatan periode 2023–2028, pada Jumat, 30 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses administrasi kelembagaan dalam rangka mengisi kekosongan anggota komisioner, sekaligus memastikan keberlangsungan kinerja organisasi di tingkat kabupaten tetap berjalan optimal. Pada kesempatan tersebut, proses verifikasi dan klarifikasi ditujukan kepada calon PAW, Meytha Norita Grace. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan format hybrid, mengombinasikan kehadiran secara langsung dan virtual. Seluruh komisioner KPU Provinsi Papua Barat Daya hadir secara lengkap untuk memberikan penilaian secara komprehensif terhadap calon yang mengikuti proses klarifikasi. Dalam pelaksanaannya, tiga orang komisioner memimpin jalannya sidang klarifikasi dari Kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya. Sementara itu, dua komisioner lainnya mengikuti secara aktif melalui platform Zoom Meeting. Peserta klarifikasi, Meytha Norita Grace Kasengke, mengikuti rangkaian proses tanya jawab serta verifikasi dokumen dari Kantor KPU Kabupaten Raja Ampat. Pelaksanaan ini menunjukkan adanya sinergi dan koordinasi yang baik antar-satuan kerja, meskipun berada pada lokasi yang berbeda secara geografis. Melalui tahapan verifikasi dan klarifikasi ini, KPU Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen memastikan bahwa setiap calon PAW yang akan mengisi jabatan komisioner memiliki kapasitas, integritas, serta pemahaman yang memadai terkait tugas dan fungsi kelembagaan. Hasil dari proses ini selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon PAW Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat, guna mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang profesional, transparan, dan akuntabel di daerah.

Pejabat struktural Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting pada Kamis, 29 Januari 2026, sebagai bagian dari upaya pembekalan awal bagi CPNS dalam memahami sistem kerja kelembagaan KPU. Kehadiran pejabat struktural tersebut bertujuan untuk memberikan landasan pemahaman yang kuat kepada peserta terkait mekanisme birokrasi di lembaga penyelenggara pemilu. Dalam sesi pemaparan, narasumber menyampaikan materi secara komprehensif yang berfokus pada tata kerja Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai instrumen vital dalam menjaga ritme kerja organisasi. Materi diawali dengan penjelasan mengenai struktur organisasi sekretariat yang berperan sebagai sistem pendukung utama (supporting system) bagi para komisioner dalam pengambilan keputusan strategis. Dijelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas KPU tidak hanya bergantung pada komisioner, tetapi juga pada soliditas dan kinerja sekretariat di semua tingkatan. Lebih lanjut, narasumber menekankan bahwa pemahaman tata kerja tidak sekadar menyangkut hierarki jabatan, melainkan mencakup bagaimana koordinasi antara sekretaris, kepala bagian, hingga staf dapat berjalan secara sinkron dan harmonis, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Koordinasi yang baik menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas tahapan pemilu yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan akurasi administratif,” ungkap narasumber dalam sesi tersebut. Selain aspek teknis, peserta juga dibekali pemahaman mengenai pentingnya profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas-tugas administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dinilai krusial, terutama dalam menghadapi dinamika kerja di wilayah Papua Barat Daya yang memiliki tantangan tersendiri. Melalui kegiatan ini, diharapkan para CPNS mampu memahami peran strategis mereka dalam mendukung kinerja KPU, serta siap menjadi aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Bertempat di Ruang Media Center KPU Provinsi Papua Barat Daya, Pimpinan beserta seluruh jajaran berkumpul untuk menjalani sebuah momentum refleksi yang mendalam setelah menapaki 3 (tiga) tahun perjalanan pengabdian. Ruangan yang biasanya menjadi pusat sirkulasi informasi publik tersebut kini menjadi saksi bisu upaya kolektif lembaga dalam meninjau kembali rekam jejak, tantangan, serta pencapaian yang telah dilalui sejak provinsi termuda di Indonesia ini terbentuk. Suasana kontemplatif yang terbangun di dalam Ruang Media Center ini mengisyaratkan bahwa perjalanan tiga tahun bukanlah sekadar angka, melainkan fase pendewasaan yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap integritas dan dedikasi setiap personel. (27/01) Sejak berdirinya Papua Barat Daya sebagai Daerah Otonomi Baru, KPU Provinsi telah dihadapkan pada dinamika geografis dan sosial yang kompleks, sehingga momen refleksi ini menjadi krusial untuk memperkuat kembali sendi-sendi organisasi. Kehadiran seluruh elemen di dalam ruang tersebut ditujukan untuk menyatukan visi dan menghapus ego sektoral guna memperteguh soliditas internal. Dengan menoleh sejenak pada pengalaman masa lalu, lembaga ini berupaya mengidentifikasi setiap celah kekurangan untuk dikonversi menjadi kekuatan baru dalam menghadapi tantangan demokrasi yang kian dinamis. Fokus utama dalam pertemuan ini adalah bagaimana menjaga marwah lembaga melalui penguatan komunikasi yang harmonis antara sekretariat dan komisioner. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk melangkah lebih solid dalam balutan kebersamaan yang lebih erat. Melalui refleksi di Ruang Media Center ini, KPU Provinsi Papua Barat Daya telah meletakkan batu pijakan yang lebih kokoh untuk mengawal proses demokrasi di masa depan. Pengalaman selama tiga tahun pertama ini dijadikan sebagai guru terbaik untuk membangun institusi yang tidak hanya sekadar menjalankan tahapan, tetapi juga mampu berdiri sebagai benteng kedaulatan rakyat yang bermartabat di Tanah Papua Barat Daya.