Berita Terkini

KPU Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan kegiatan dalam rangka Rapat Koordinasi dan Sinergi SDM KPU dalam rangka Penguatan Kelembagaan secara Hybrid di lingkunga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya (23/10). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Anggota KPU, Kabag Rendatin, Parmas dan SDM, Kasubbag Parmas & SDM KPU di tingkat provinsi dan seluruh Anggota KPU, Sekretaris dan Kasubbag Parmas & SDM KPU Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya. Pembukaan secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat dan Narasumber oleh Fatmawati, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Materi tersebut secara garis besar membahas tentang: 1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penguatan Kelembagaan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, khususnya di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat Daya (PBD). 2. Latar Belakang dan Tantangan Kerja di KPU, menekankan bahwa keberhasilan Pemilu sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang profesional, berintegritas, dan netral, serta tantangan seperti beban kerja dan ekspektasi publik yang tinggi. 3. Visi Pengembangan SDM KPU untuk mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, akuntabel, dan adaptif, serta menjadi fondasi utama kelembagaan. 4. Tata Kelola Kelembagaan dan Prinsip KPU, termasuk prinsip-prinsip pemilu secara global dan 11 asas penyelenggaraan Pemilu yang harus dipedomani oleh anggota KPU. 5. Pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku, serta pengawasan internal terhadap penyelenggara Pemilu. 6. Siklus Pemilu yang mencakup Dasar Hukum, Rencana dan Implementasi, Registrasi Pemilih, Pelatihan dan Pendidikan, Pelaksanaan Pemilu, Verifikasi Hasil, dan Pasca Pemilu. 7. Permasalahan dan Tantangan KPU sebagai Lembaga, termasuk masalah hubungan kerja antar anggota KPU dan antara anggota dengan Sekretariat. 8. Strategi Penguatan SDM KPU melalui Asesmen Kompetensi, Pengembangan Berkelanjutan, dan Manajemen Talenta (termasuk Career Pathing dan Succession Planning) yang sejalan dengan prinsip Sistem Merit. 9. Kebijakan Cuti dan Pemberitahuan Perkuliahan bagi Anggota KPU, termasuk jenis-jenis cuti dan alur penyampaiannya. 10. Rekap Absensi Komisioner di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya (PBD).

KPU Provinsi Papua Barat Daya mengikuti Rapat Koordinasi Peningkatan dan Penguatan Kinerja Pengawasan bersama KPU Republik Indonesian secara hybrid. (21/10) Rapat koordinasi ini membahas pentingnya SPIP sebagai tanggung jawab pimpinan lembaga, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam arahannya, narasumber menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan SPIP tidak dapat hanya dibebankan kepada satu bagian tertentu, melainkan harus melibatkan seluruh jajaran pimpinan dan anggota lembaga. Dalam diskusi juga disampaikan bahwa pelaporan pelaksanaan SPIP harus melalui mekanisme pleno sebagai bentuk keterlibatan kolektif dan pengambilan keputusan yang bersifat institusional. Kartu kendali, yang selama ini digunakan sebagai salah satu alat monitoring, disebut hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan upaya peningkatan maturitas SPIP. Sebagai informasi, komponen utama dalam penilaian maturitas SPIP mencakup kualitas penetapan tujuan organisasi, penyelenggaraan kegiatan, serta capaian yang berhasil diraih. Oleh karena itu, SPIP bukan sekadar administrasi pelaporan, melainkan alat manajemen yang strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam kesempatan ini, turut hadir via daring Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya, Kabag Teknis Penyelenggaraan dan Pemilu, Kabag Perencanaan, Data dan Informasi serta staff subbagian Hukum.

KPU Provinsi Papua Barat Daya menghadiri Rapat Koordinasi dan Peluncuran Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) Tahun 2024, untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, di Jakarta (17-19 Oktober 2025). Kegiatan ni dibuka oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin dengan memberikan arahan strategis terkait penguatan tugas fungsi. Sebagai divisi parmas wajib memiliki keterampilan publik speaking yang baik agar informasi dapat diterima dengan baik. Afif juga berharap setelah rakor dan launching ini dapat menghasilkan refleksi kinerja yang dapat disampaikan publik untuk perbaikan Pemilu dan Pilkada kedepan. Turut hadir bersama Anggota KPU August Mellaz, Idham Holik, Parsadaan Harahap, dan Iffa Rosita, serta hadir dari KPU Provinsi Papua Barat Daya, Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM Ibu Fatmawati dan Kabag Rendatin Parmas & SDM ibu Sally S M Sedubun pada kegiatan Rapat Koordinasi. Selanjutnya dilakukan diskusi panel, menghadirkan narasumber Drs. Bakhtiar, Dirjen Polpum Kemendagri, Totok Haryono, Anggota Bawaslu, Nudjula Anggeraini - Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas, August Mellaz, Anggota KPU, Mada Sukmajati, sebagai Ketua Tim IPP dipandu moderator Annisa Dasuki. Kegiatan ini juga dibagi dalam beberapa kelas materi di mana KPU Provinsi Papua Barat Daya Masuk dalam Kelas C dengan materi “Mengkaji dinamika kampanye yang berintegritas dan berorientasi pada pendidikan politik warga” pada hari berikutnya.

KPU Provinsi Papua Barat Daya kembali menyelenggarakan kegiatan Sharing Knowledge Season 2 Episode 6 dengan tema “Drawing the Line of Democracy” oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu sebagai araumber sekaligus menjadi penutup rangkaian Sharing Knowledge Season 2 yang telah berlangsung secara berkelanjutan selama beberapa bulan terakhir. (15/10) Dalam pemaparan materi tentang "penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi" dimana membahas tentang Dasar Hukum Penataan Dapil dan Alokasi Kursi didasarkan pada beberapa peraturan dan keputusan, prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam penataan Dapil, Pengaturan dan Tahapan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi hingga rumus penghitungan alokasi kursi BPPd (Bilangan Pembagi Penduduk) Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ibu Fatmawati selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Papua Barat Daya. Dalam penutupan kegiatan, beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap seluruh peserta dan narasumber dari 6 (enam) subbagian yang telah tampil berbagi ilmu dan pengalaman sepanjang pelaksanaan Sharing Knowledge Season 2. Beliau juga membahas akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sharing Knowledge Season 2. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rencana dan pembaharuan program untuk Season 3 yang akan dilaksanakan pada periode kerja mendatang. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur dan memperkuat semangat kolaborasi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.

 Anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Fatmawati dan Kabag Perencanaan, Data, Informasi, Parmas dan SDM, Sally S. M. Sedubun menghadiri Rapat Koordiinasi dan Sinergi SDM KPU dalam Rangka Penguatan Kelembagaan yang dilaksanakan oleh KPU RI pada tanggal 10 s.d. 12 Oktober 2025. KPU sudah berhasil melaksanakan tugas konstitusional dengan baik, yaitu berjuang menyelenggarakan pemilu dan pilkada serentak 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin, yang hadir bersama Anggota KPU Parsadaan Harahap, Idham Holik dan Yulianto Sudrjat saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinergi SDM KPU dalam Rangka Penguatan Kelembagaan, di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (10/10/2025). Kemudian Afif mengatakan, ketika pihak lain memandang pemilu hanya ajang perebutan kekuasaan, KPU memaknai pemilu sebagai tugas kemanusiaan, karena selain melaksanakan teknis kepemiluan, di sisi lain KPU juga mengelola konflik-konflik imbas pemilu agar kehidupan sosial tetap pada jalur yang semestinya. Kemudian dalam arahannya Idham mengatakan, proses penguatan kelembagaan KPU ini akan ditransmisikan ke seluruh jajaran KPU se-Indonesia agar mempertegas kembali visi, misi dan tujuan penyelenggara pemilu, serta meningkatkan profesionalisme kerja. Sementara itu Drajat menambahkan, mengenai kegiatan di luar tahapan pemilu dan kondisi efisiensi saat ini, KPU tetap berinovasi melaksanakan kegiatan yang bermanfaat, seperti pembuatan jurnal dan tulisan-tulisan kepemiluan sebagai upaya meningkatkan literasi demokrasi dan pendidikan pemilih. Menutup arahan, Parsadaan mengatakan rakor ini sebagai upaya menjaga keutuhan KPU sebagai penjaga integritas demokrasi. Kedepan KPU akan memperkuat kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan training and development kelembagaan.  

KPU Provinsi Papua Barat Daya kembali menggelar kegiatan rutin Sharing Knowledge yang telah memasuki Episode ke-5 Season 2, dengan mengangkat tema menarik dan strategis: "Wajah KPU Ditentukan dari Balik Layar: Standar Output Kehumasan oleh Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (08/10/2025) Dalam pemaparannya, subbagian Parmas & SDM menegaskan bahwa keberhasilan KPU tidak hanya ditentukan oleh tahapan pemilu yang berjalan lancar, tetapi juga oleh bagaimana lembaga ini dikomunikasikan ke publik. Di sinilah peran kehumasan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta Bakohumas yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan menyamakan persepsi seluruh jajaran KPU dalam mengelola informasi publik dan citra lembaga. Kegiatan ini diikuti oleh Plh Sekretaris, Kabag Rendatin, Parmas, dan SDM, Plt Kabag Keuangan, Umum dan Logistik serta seluruh jajaran kesekretariatan KPU Provinsi Papua Barat Daya dengan seluruh rangkaian kegiatan pre test, materi, post test dan games.