Berita Terkini

20 (Dua Puluh) CPNS Provinsi Papua Barat Daya mengikuti kegiatan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2026 yang di selenggarakan oleh PKSDM KPU RI tanggal 10-12 Maret 2026. Kegiatan PKTBT dilaksanakan melalui dua metode pembelajaran. Pertama, tatap muka secara daring melalui video conference Zoom, di mana materi disampaikan langsung oleh Kepala Biro, Kepala Pusat, maupun Inspektur Wilayah, dengan dukungan moderator dari pejabat struktural terkait. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, seluruh peserta CPNS juga diarahkan untuk bergabung dalam grup Telegram khusus sebagai media koordinasi dan penyampaian informasi selama pelaksanaan kegiatan. Selain itu, KPU Kabupaten/Kota diminta memastikan kesiapan sarana dan prasarana, jaringan internet, serta kehadiran peserta CPNS di aula atau ruang rapat satuan kerja masing-masing selama kegiatan berlangsung. Melalui kegiatan ini, diharapkan para CPNS di lingkungan KPU se-Provinsi Papua Barat Daya dapat meningkatkan pemahaman serta kompetensi teknis terkait tugas dan fungsi kelembagaan, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu secara profesional dan berintegritas.

KPU RI menyelenggarakan Forum Diskusi Terpumpun (FDT) bersama para pemangku kepentingan sebagai bagian dari persiapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Tahun 2029 secara daring (9/3). Forum diskusi ini bertujuan untuk menghimpun masukan, kajian, serta rekomendasi strategis dari berbagai pihak terkait kebijakan pengaturan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi pada Pemilu mendatang. Turut hadir dalam forum ini Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya Andarias Daniel kambu dan Kadiv Teknis Penyelenggagara Gandhi Siradjuddin serta staff Teknis Penyelengga Provinsi Papua Barat Daya. Melalui forum ini, KPU berharap dapat memperoleh berbagai perspektif dan rekomendasi yang konstruktif guna memperkuat kebijakan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang lebih proporsional, adil, dan sesuai dengan perkembangan dinamika kependudukan serta wilayah administrasi menjelang pelaksanaan Pemilu 2029. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk memastikan proses perencanaan pemilu dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berbasis kajian, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya Episode 10 hari ini Jumat, 27 Februari 2026 pukul 21:00 WIT di link berikut ini https://youtu.be/Le62WFK4a4k Pada episode ke-10 kali ini, kita kedatangan narasumber inspiratif dari kalangan generasi muda yaitu Wakil Ketua Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) - Alexasander Yenggwir. Mahasiswa sering disebut sebagai agen perubahan, tapi seberapa besar peran nyata mereka dalam dinamika politik dan demokrasi saat ini? Dalam obrolan santai namun mendalam ini, kita akan mengupas tuntas pandangan dan gagasan kritis mahasiswa mengenai: - Alasan di balik ketertarikan mahasiswa terjun ke organisasi kampus. - Strategi BEM dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa serta masyarakat luas. - Realita kepedulian politik mahasiswa zaman sekarang—apakah masih vokal atau mulai cuek?. - Makna demokrasi di mata pemuda Papua Barat Daya. - Tips jitu menjadi pemilih muda yang cerdas, kritis, namun tetap santai. Jangan lewatkan pesan penyemangat khusus bagi seluruh mahasiswa di Papua Barat Daya untuk terus mengambil peran dalam proses demokrasi. Jangan lupa untuk: ???? Like jika video ini bermanfaat. ???? Comment pendapat Anda mengenai peran perempuan di demokrasi kita. ???? Share ke teman-teman agar semakin banyak yang teredukasi. ???? Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update terbaru dari KPU Provinsi Papua Barat Daya.  

KPU Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan dan Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Manusia (SDM) bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya pada Selasa, 24 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran pimpinan anggota KPU, Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Daya, serta pimpinan anggota dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya. Dalam rakor tersebut, disampaikan sejumlah materi penting yang berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan dan SDM. Di antaranya meliputi pemberitahuan perkuliahan serta mekanisme pengajuan cuti bagi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, pengajuan cuti bagi ASN KPU Kabupaten/Kota, pengembangan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA), serta pengelolaan layanan kepegawaian. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Papua Barat Daya berupaya meningkatkan efektivitas organisasi serta memperkuat tata kelola SDM di lingkungan KPU secara menyeluruh. Selain itu, rakor ini juga menjadi sarana koordinasi dan penyamaan persepsi antar satuan kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan yang profesional dan akuntabel. KPU Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan SDM sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, transparan, dan berintegritas.

KPU Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 sebagai langkah awal dalam memastikan akurasi dan validitas data pemilih. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Barat Daya, jajaran Kepala Bagian (Kabag) serta Kepala Subbagian (Kasubbag) Perencanaan, Data dan Informasi, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota, serta operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar jajaran penyelenggara, sekaligus melakukan evaluasi terhadap proses pemutakhiran data pemilih yang telah berjalan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk mempersiapkan bahan dan materi yang akan disampaikan dalam rapat pleno PDPB. Tak hanya itu, rakor ini juga berfungsi sebagai forum konsolidasi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota guna memastikan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pelaksanaan rapat koordinasi ini, diharapkan Rapat Pleno PDPB Triwulan I Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel. KPU Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas data pemilih yang mutakhir sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

KPU Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Simulasi Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) bersama KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya secara daring pada 20 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk memastikan kesiapan teknis serta keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan simulasi penataan dapil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rakor tersebut, dibahas berbagai aspek teknis penting, mulai dari dasar hukum penataan dapil, tahapan dan mekanisme simulasi, hingga penggunaan data kependudukan yang akurat sebagai dasar penyusunan dapil. Selain itu, turut ditekankan prinsip-prinsip utama dalam penataan dapil, seperti kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, serta kesinambungan. KPU Provinsi Papua Barat Daya juga menegaskan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menganalisis data, serta perlunya koordinasi aktif antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota guna menghasilkan simulasi penataan dapil yang sesuai regulasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah Papua Barat Daya dapat melaksanakan simulasi penataan dapil secara optimal dan tepat sesuai ketentuan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen KPU dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, transparan, dan berintegritas.